☃️ Pertanyaan Tentang Merdeka Belajar

MerdekaBelajar dalam Perspektif Islam. Dr Muhbib Abdul Wahab MAg, Dosen Pascasarjana FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekretaris Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah. Menurut Reginald Monyai, dalam Teacher Education in the 21st Century (2019), kurikulum yang berpusat pada peserta didik memberikan ruang bagi peserta MerdekaBelajar. Pilar Merdeka Belajar. Indra Charismiadji • 20 Februari 2020 09:00. MERDEKA Belajar sebagai paket kebijakan Mendikbud milenial, Nadiem Makarim sudah masuk ke episode ketiga. Kebijakan ini masih menghadirkan beragam pertanyaan di kalangan masyarakat, termasuk para insan pendidikan. Bukankah Indonesia sudah merdeka sejak 17 TentangMBKM; Info Mahasiswa. Ubaya. Pertukaran Pelajar; Magang; Mengajar; Proyek Kemanusiaan; Proyek Independen; Program Merdeka Belajar NUNI (PMBN) 2022; Program Merdeka Belajar NUNI (PMBN) Semester Gasal 2022-2023 Jika ada pertanyaan hubungi kami di: (031)298-1000, (031)298-1005, (031)298-1352. Kontak. Universitas Surabaya. KomponenInti. Bagian yang kedua dari RPP Kurikulum Merdeka Belajar ialah adanya komponen inti. Bagian ini berisi 9 bagian pokok, bagian bagian tersbut diantaranya: 1) Capaian Pembelajaran / CP, 2) Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), 3) Tujuan Pembelajaran, 4) Pemahaman Bermakna, 5) Pertanyaan Pemantik, 6) Asesmen, 7) Kegiatan Pembelajaran, 8 Sayangnyapada kurikulum merdeka ini, guru bimbingan konseling tidak mendapatkan jam pembelajaran di dalam kelas, hal ini sesuai pernyataan yang dituliskan pada pedoman Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum merdeka. Dalam poin tanya jawab nomer 31 dituliskan bahwa tidak ada jam pelajaran khusus Bimbingan Konseling di kelas. KementerianPendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021. SE yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud, Ainun Naim, atas nama JAKARTA Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan alasan memilih konsep "Merdeka Belajar" sebagai program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).. Menurut Nadiem kata "Merdeka Belajar" paling tepat digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang InginTahu Serunya Belajar di Sekolah Murid Merdeka? Belajar gratis memberikan kesempatan kepada orang tua dan anak belajar kapan dan di mana saja. Melalui rekaman belajar live yang dapat diakses dalam 24 jam, memberikan gambaran mengenai kegiatan belajar mengajar yang bermakna dan menyenangkan bersama guru dan teman-teman. 6Jenis Media Pembelajaran Beserta Contoh dan Manfaatnya. Media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai . - Penghapusan Ujian Nasional UN pada 2021 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim masih menyisakan banyak pertanyaan. Bagi yang belum paham, berikut rangkuman dari terkait UN dihapus dan diganti dengan kebijakan baru yakni "Merdeka Belajar".Pada acara Rapat Koordinasi Bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta 11 Desember 2019, Nadiem menjelaskan ada empat program pembelajaran nasional. Empat program itu sebagai kebijakan pendidikan nasional "Merdeka Belajar". Apa itu program "Merdeka Belajar"? Inilah penjelasan Mendikbud Nadiem1. USBN diganti ujian asesmen Menurut Nadiem, situasi saat ini USBN membatasi penerapan dari semangat UU Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Untuk arah kebijakan barunya, Tahun 2020 USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Nantinya, ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa. Dimana ujian dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif. Seperti portofolio dan penugasan tugas kelompok, karya tulis dan sebagainya. Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Bahkan diharapkan anggaran USBN dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. 2021 UN diganti Menteri Nadiem melihat situasi saat ini materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. – Berbagai studi nasional dan internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran learning crisis yang cukup lama. Krisis ini menjadikan pendidikan Indonesia semakin tertinggal dan mengalami kehilangan pembelajaran learning loss.Terlebih, saat pandemi Covid-19 melanda. Untuk mengatasi krisis tersebut, Indonesia memerlukan perubahan secara sistematis. Salah satunya melalui Kurikulum Merdeka yang baru diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek pada Jumat 11/2/2022.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan, Kurikulum Merdeka dirancang lebih sederhana dan fleksibel. Selain itu, kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan membuat siswa lebih aktif. Baca juga Kurikulum Merdeka Bebaskan Guru Berkreasi Membuat Bahan Ajar “Jenis-jenis aktivitas yang ada dalam kurikulum ini lebih relevan dan banyak memberikan ruang untuk tugas berbasis proyek atau project base learning PJBL,” ujar Nadiem dalam episode ke-15 Merdeka Belajar yang disiarkan di kanal Youtube Kemendikbud Ristek, Jumat. Dengan sistem tersebut, pembelajaran yang inklusif akan tercipta. Sebab, Kurikulum Merdeka tidak hanya terpaku dengan kegiatan intrakurikuler, tetapi juga proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila dan penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka Dirangkum dari Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka yang dikeluarkan Kemendikbud Ristek, proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi Profil Pelajar Pancasila. Adapun dimensi Profil Pelajar Pancasila terdiri atas karakter dan kompetensi dasar yang perlu dikembangkan satuan pendidikan atau sekolah untuk peserta didik. Terdapat enam dimensi Profil Pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong-royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila dilaksanakan dengan melatih para siswa untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, secara otomatis siswa mampu menerima dan menghargai perbedaan, baik sosial, budaya, agama, maupun suku bangsa. Baca juga Ini 3 Keunggulan Kurikulum Merdeka bagi Sekolah, Guru, dan Murid, Apa Saja? Di satuan pendidikan, penguatan Profil Pelajar Pancasila perlu dikembangkan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu budaya satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan kokurikuler berupa pembelajaran melalui proyek. Dengan demikian, proyek tersebut bukan satu-satunya metode pembelajaran, melainkan bagian dari penguatan upaya mengembangkan Profil Pelajar Pancasila. Beberapa waktu yang lalu tepatnya pada tangal 11 Desember 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan empat perubahan yang “cukup ekstrem” dalam sistem pendidikan di Indonesia yang dikenal dengan sebutan “Merdeka Belajar”. Penjabaran konsep merdeka belajar menimbulkan banyak pro dan kontra memberikan gambaran bahwa saat ini konsep perbaikan sistem pendidikan di Indonesia out of the box. Konsep merdeka belajar menjadi salah satu topik perbincangan hangat dikalangan pakar pendidikan ataupun pelaku pendidikan di Indonesia. Tidak sedikit kelompok yang meragukan mengenai kesiapan pemerintah dalam merealisasikan konsep tersebut. Kelompok pasif menuntut agar segera diberikannya panduan teknis terkait pelaksanaan konsep tersebut. Kelompok aktif dengan sangat senang berkreasi dan mengeksplorasi diri guna merealisasikan ide tersebut secepatnya. Secara umum konsep merdeka belajar yang diusung oleh kemendikbud saat ini memiliki empat komponen utama yaitu 1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional USBN 2020 Sepenuhnya Tanggung Jawab Sekolah Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya terkait pelaksanaan Ujian Sekolah, Mendikbud mendeklarasikan bahwa mulai tahun ajaran 2020/2021 ujian sekolah sepenuhnya dikelola di masing-masing satuan pendidikan. Hal ini belum terjadi sebelumnya yang mana ujian sekolah yang diseleggarakan oleh satuan pendidikan memiliki panduan lengkap yang ditetapkan dari BSNP, diturunkan ke tingkat provinsi, lalu ke Kelompok Kerja Gugu KKG atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP, baru ke guru di sekolah. USBN yang dicanangkan oleh mendikbud memberikan kebebasan kepada pihak sekolah dalam mengelola ujian tersebut bahkan bentuk ujian yang dilaksanakan juga dibebaskan kepada masing-masing guru. Artinya guru bisa memberikan ujian dalam model apapun mlai dari ujia tertulis, portofolio, karya tulis, dan lain sebagainya. Hal menurunkan andil Dinas Pendidikan daerah dan KKG/MGMP dalam penentuan soal ujian. Peran dinas pendidikan lebih disiapkan kepada pengembangan kapasitas guru dan sekolah. 2. 2020 Ujian Nasional UN Terakhir Kontroversi yang muncul berikutnya adalah mengenai pelaksanaan UN. Selama ini UN memiliki perhatian tersebndiri bagi siswa-siswa di Indonesia. Ada yang menjadikan UN sebagai pemacu semangat belajar dan ada juga yang menjadikan UN sebagai alasan melakukan pembelajaran fiktif yang mana siswa hanya belajar dengan target lulus UN dan mendapat nilai yang disyaratkan. Meskipun banyak suara-suara yang menyerukan penolakan pada penolakan UN, akan tetapi selama ini masih belum ada birokrasi yang mengiyakan untuk melakukan pembahasan perihal UN hingga akhirnya mendikbud era Kabinet Indonesia Maju mengambil langkah untuk membahas, mengganti UN menjadi Assesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Berbeda dengan UN, Assesmen Kompetensi Minimum dinilai lebih memihak kepada siswa yang mana dilakukan diwaktu pertengahan tingkat belajar, dan bertujuan untuk mengukut kemampuan bernalar siswa dalam memecahkan permasalahan yang kompleks dan beragam secara personal maupun personal. Kembali, hal ini menjadi pro kontra dengan bentuk yang masih membingungkan dan belum ada kejelasan bagaimana bentuk implementasi lapangannya. Sedikit gambaran yang diperoleh, konteks bernalar yang menjadi indikator pengukuran nantinya adalah literasi dan numerasi 3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Selain memberikan beberapa angina segar kepada siswa, mendikbud juga memberikan angina segar kepada guru-guru dengan melakukan penyederhanaan RPP. RPP yang selama ini menjadi salah beban administratif guru dengan jumlah isian yang sangat banyak disederhanan menjadi beberapa poin saja yang terdiri dari Tujuan Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, dan Bentuk Evaluasi. Menyikapi unsur ini, mendikbud memberikan penekanan bahwasanya RPP sejatinya dibuat dengan tiga prinsip utama yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Efisien, berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif, berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berorientasi pada murid, artinya penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Selain meminimalisir isian dari RPP, mendikbur juga memerikan kebebasan kepada guru dalam menyusun RPP. Kebebasan bermaksud bahwa ketiga aspek diatas bukanlah acuan pembatas, hanya komponen minimum yang artinya guru bisa mengeksplor lebih jauh juga mengenai teknik penulisan RPP. Format penulisan yang diberikan juga tidak mengikat. 4. Kebijakan Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021 Kebijakan zonasi yang diperbaiki disini lebih kepada penentuan zonasi dan persentase penerimaan di masing-masing jalur masuk. Peraturan baru ini sangat teknis, jadi langsung dicek di Permendikbud No. 44 Tahun 2019 dan surat edaran mendikbud nomor 1 tahun 2020. Salam Hangat, Rizki Zakwandi Edulogy Indonesia

pertanyaan tentang merdeka belajar